DUA PENGURUS BMT CSI BUKAN DITANGKAP TAPI MEMENUHI PANGGILAN SEBAGAI SAKSI KEMUDIAN DIBAWA KE MABES POLRI TANPA SURAT PENANGKAPAN DAN PENAHANAN

DUA PENGURUS BMT CSI BUKAN DITANGKAP TAPI MEMENUHI PANGGILAN SEBAGAI SAKSI KEMUDIAN DIBAWA KE MABES POLRI TANPA SURAT PENANGKAPAN DAN PENAHANAN , penangkapan dua pengurus KSPPS BMT CSI (SS) oleh Bareskrim Polri atas laporan Satgas Waspada Ivestasi (SWI) telah mengganggu niat baik kami mensejahterakan masyarakat  tetapi juga mencederai rasa keadilan kami selaku warga negara,” tanda Juanda.

Selain itu, lanjutnya, penangkapan itu diduga kuat mencenderai asas praduga tak bersalah padahal sebelumnya kedua pendiri KSPPS BMT CSI telah  beritikad baik dengan memenuhi panggilan sebagai saksi pada pukul 10.00 wib, Jumat 25 Desember Tahun 2016 lalu.

“Namun pada pukul 17.00 wib tanpa ada penjelasan apapun atau surat Penangkapan/Penahanan dari pihak kepolisian, keduanya langsung dibawa ke Mabes Polri,” ungkap Juanda.

Akibat pemeriksaan itu, katanya, saat ini pihaknya mengalami kesulitan operasional karena rekening KSPPS BMT CSI SS dibekukan oleh bank atas perintah Bareskrim. “Koperasi kami tidak dapat melaksanakan pembayaran profit bagi hasil, pengembalian simpanan jatuh tempo dan penggajian karyawan BMT CSI,” ujarnya.

Dikatakannya, penangkapan kedua pengurus tersebut berawal dari hasil penyelidikan terkait dengan perjanjian kerjasama koperasi dengan perusahaan oleh OJK dan SWI yang dipandang kedua lembaga keuangan itu tidak menerapkan asas tranparansi dan  keterbukaan.

“Kami informasikan hingga saat ini dari jumlah 15.964 Anggota KSPPS BMT CSI SS tidak ada satupun yang dirugikan. Akibat pembekuan rekening terssebut justru menimbulkan kerugian kepada semua anggota BMT CSI,” tegas Juanda.

Disamping itu, tambahnya, KSPPS BMT CSI SS legal berdasarkan surat ijin dari Kementrian Koperasi dan UMKM dan koperasi ini dalam menjalankan usahanya berpedoman dengan Rapat Anggota Tahunan (RAT) yang dilaksanakan setiap tahun.

Atas dasar itu, Forum Kumonikasi Anggota KSPPS BMT CSI Syariah Sejahtera (SS) melalui Petisi meminta kepada Presiden Joko Widodo dan Ketua DPR RI Setya Novanto agar memerintahkan Kapolri untuk segera membebaskan dua pengurus yang ditahan tanpa status hokum yang jelas.

“Kedua, kami minta agar presiden menghentikan gangguan dari SWI atas kegiatan operasional BMT CSI dengan langkah pertama membuka blokir rekening bank yang berkaitan dengan KSPPS BMT CSI SS.” Ujar Juanda.

Ketiga, lanjutnya, agar presiden mendorong penguatan Kemenkop dan UMKM untuk mngambil langkah stategis untuk melindungi koperasi-koperasi di bawah lindungannya. Forum juga minta kepada Ketua DPR RI memanggil OJK untuk memaksimalkan fungsi pembinaan sebelum meakukan tindakan.

“Terakhir kami memohon agar presiden dan ketua DPR RI menjamin kegiatan KSPPS BMT CSI SS tanpa gangguan dan hambatan yang tidak suka dengan tercapainya kesejateraan Rakyat Indonesia,” tandasnya.

Akhirnya, pihaknya mengetuk hati para pemimpin negara secepatnya membahas dan menjawab Petisi ini karena menyangkut hajat hidup puluhan ribu keluarga besar KSPPS BMT CSI (SS) di seluruh Indonesia.

Bagikan Info Penting Ini ::